MEDAN
Dalam rangka memastikan hak pilih seluruh masyarakat terpenuhi, termasuk warga binaan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan menggelar sosialisasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 di Rumah Tahanan Negara Perempuan (Rutan) Kelas II A Medan.
Sosialisasi ini berlangsung dengan antusiasme tinggi dari 197 warga binaan yang hadir, Kamis (21/11/2024).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Acara ini bertujuan memberikan pemahaman mengenai tahapan Pilkada yang akan dilaksanakan pada 27 November 2024.
KPU Kota Medan memberikan penjelasan rinci tentang mekanisme pencoblosan, pentingnya partisipasi aktif dalam pemilu, serta upaya untuk memastikan hak pilih warga binaan tetap terlindungi meskipun berada di lingkungan rutan.
“Kami sangat berterima kasih atas dukungan dan perhatian KPU Kota Medan terhadap warga binaan kami. Sosialisasi ini menjadi wujud nyata bahwa mereka tetap memiliki hak konstitusional sebagai warga negara,” ujar Kepala Rutan Perempuan Kelas II A Medan, Marlia Rezeki Santoso.
Marlia juga menekankan bahwa program ini sangat bermanfaat untuk memberikan edukasi politik kepada warga binaan, sehingga mereka dapat menjalankan hak pilihnya dengan bijaksana dan sesuai prosedur yang ditetapkan.
“Ini memastikan tidak ada hambatan teknis saat pencoblosan berlangsung,” tambahnya.
Sosialisasi ini turut dihadiri oleh Kasubsi Pelayanan Tahanan, Bela Fira Astriska, yang mendukung penuh langkah KPU untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang berada di dalam rutan.
“Kami memastikan semua warga binaan yang telah terdaftar sebagai pemilih mendapatkan informasi lengkap terkait Pilkada,” jelasnya.
Kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya bersama antara KPU dan pihak Rutan Perempuan Medan untuk mendorong kesadaran politik dan meningkatkan partisipasi pemilih.
Dengan langkah ini, diharapkan pelaksanaan Pilkada 2024 di Kota Medan berjalan sukses, demokratis, dan inklusif.
Sosialisasi ini menegaskan komitmen negara dalam menjamin hak pilih bagi semua, tanpa terkecuali, sekaligus menjadi bukti nyata pentingnya kolaborasi lintas lembaga dalam mendukung proses demokrasi di Indonesia.(AVID/rel)
